GenPI.co - Direktur The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya menanggapi terbentuknya FPI baru, yakni Front Persaudaraan Islam.
Menurut Harits, pembentukan organisasi masyarakat atau ormas baru merupakan kondisi wajar dalam negara demokrasi.
"Aktivitas berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat adalah hak setiap warga negara dan dijamin UU," ujar Harits melalui pesan teks kepada GenPI.co, Jumat (10/9).
Harits menjelaskan keberadaan FPI harus mendapat dukungan dan perhatian pemerintah sebagaimana telah diatur.
Oleh karena itu, dia menegaskan pemerintah agar tidak terlalu takut atau bahkan enggan untuk mengakui suatu organisasi.
"Jadi, tidak perlu alergi dengan kehadiran ormas baru (FPI, red). Nama dan logo baru, tetapi dengan basis massa yang sama," jelasnya.
Sementara itu, Harits menyinggung masalah banyaknya partai politik di Indonesia.
Menurutnya, publik tidak terlalu memikirkan hal tersebut, sehingga pembentukan FPI baru juga bisa disikapi demikian.
"Seperti halnya rakyat juga tidak pernah heboh hanya karena munculnya puluhan partai jelang Pemilu. Partai baru dengan basis massa yang sama, hanya ganti nama dan logo partai," imbuhnya.
Sebelumnya, kabar FPI baru merilis nama dan logo dibenarkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PA 212 Novel Bamukmin pada 17 Agustus 2021. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News