Pengamat Ragu Jokowi Akan Ganti Yasonna, Dukungan PDIP Keras

GenPI.co - Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima Indonesia) Ray Rangkuti ragu Presiden Joko Widodo (Jokowi) berani mencopot Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

Bukan tanpa alasan, Ray menilai, dukungan PDIP sangat kuat kepada Menkum HAM itu.

Selain itu, Yasonna juga berasal dari partai yang sama dengan Presiden Jokowi.

BACA JUGA:  Ucapan Pengamat Mencengangkan: Mundur Sajalah, Pak Yasonna Laoly!

"Apakah Presiden akan melakukannya? Saya tidak terlalu yakin. Dukungan PDIP kepada Pak Yasonna cukup kuat," ujarnya kepada GenPI.co, Sabtu (11/9).

Kendati demikian, Ray berharap Yasonna Laoly tetap diganti oleh Jokowi.

BACA JUGA:  Pak Jokowi, Menteri Yasonna Layak Diganti

Sebab, menurutnya, tidak ada perbaikan dalam kualitas penanganan hukum di Indonesia.

"Peristiwa kebakaran yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang bisa menjadi bahan pertimbangan Presiden untuk mencopot Yasonna Laoly," jelasnya.

BACA JUGA:  Survei Indonesian Political Opinion: Yasonna Laoly Patut Dicopot

Ray juga mencatat beberapa poin yang tidak ada perkembangan setelah Yasonna Laoly menjabat.

Pertama, dari segi pembuatan UU dan kedua yakni pengadaan fasilitas penegakan hukum.

Sementara itu, hal senada diungkapkan oleh pengamat politik Dedi Kurnia Syah.

Dedi menilai, Yasonna Laoly cukup layak untuk diganti karena kualitas hukum di Indonesia kian lemah setelah kader PDIP itu menjabat.

“Kita bisa lihat catatan kebijakan kontroversial Yasonna yang ingin bebaskan narapidana saat pandemi,” ujar Dedi.

Tidak hanya itu, Dedi turut menyoroti soal kebakaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang yang terbakar dan menewaskan lebih dari 40 orang narapidana.

“Jelas ini kegagalan luar biasa. Bukan kali ini saja, kekisruhan yang ada di lapas itu termasuk skandal korup dan terjadi di kepemimpinan Yasonna,” katanya.

Maka dari itu, tidak ada perubahan signifikan antara kebijakan hukum saat ini dengan masa pemerintahan yang lalu.

“Kebijakan hukum yang dirasa tidak lebih baik dari rezim sebelumnya, bahkan lebih buruk,” ucapnya.

Selain itu, kebijakan hukum untuk para pelaku tindak pidana korupsi tak kunjung membaik dalam pemerintahan Presiden Jokowi.

“Terutama dalam upaya pemberantasan korupsi, di mana hukum makin lemah. Ditambah lagi munculnya konflik sosial yang makin sering mengemuka,” tuturnya. (*)