GenPI.co - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB) Rudi S Kamri menyoroti dugaan polemik soal di internal PDIP soal pencalonan presiden 2024.
Menurut dia, pernyataan tentang petugas partai dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bisa menjadi bumerang.
Diketahui, Megawati kerapa menyebutkan istilah tersebut kepada kader-kadernya yang memegang jabatan pubik.
"Jika rakyat yang menginginkan figur sendiri di luar keinginan Megawati, apa itu salah? Kan, tidak. Jadi, ini bahaya buat PDIP di mata masyarakat," ucap Rudi kepada GenPI.co, Kamis (23/9).
Dia menjelaskan terlebih calon presiden dan wakil presiden dari PDIP harus disetujui oleh Megawati.
Menurutnya, kondisi itu akan sangat berseberangan dari kata demokrasi di PDIP, lantaran tidak mendengar suara rakyat.
Rudi lantas menyeret Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang telah mendapat dukungan masif dari sukarelawannya.
"Ketika rakyat mendukung Ganjar Pranowo, apa itu salahnya? Rakyat yang bukan dari PDIP apa bisa dihukum? Bisa saja, rakyat malah memberi sanksi kepada PDIP," jelasnya.
Oleh karena itu, Rudi mengingatkan PDIP agar tidak terlalu ngotot memberi sanksi kepada kader yang didukung rakyat.
Dengan demikian, kata dia, PDIP bisa kembali mendapat perhatian dari masyarakat untuk gelaran Pemilu 2024.
"Sanksi kepada Ganjar yang didukung oleh rakyat itu cukup aneh, ya. Jadi, PDIP lebih baik bersiap diri saja mendapat hukuman dari rakyat jika benar menjegal aspirasi," imbuhnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News