TNI-Polri Sulit Bisa Jabat Jadi Kepala Daerah, Masalah Ini Dikuak

GenPI.co - Co-founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menyoroti wacana anggota Polri dan TNI diperbolehkan menjadi pejabat kepala daerah. 

Menurut dia, publik masih memandang hal itu sebagai suatu kepentingan yang sulit diterima. 

"Netralitas di TNI dan Polri hanya konteks politik praktis. Jadi, kedua instansi harus menunjukkan jarak dari kepentingan atau aktivitas politik," ucap Khairul kepada GenPI.co, Minggu (26/9). 

BACA JUGA:  Protes Anggota DPR Mengejutkan, Seret Panglima TNI dan Prabowo

Khairul menjelaskan Polri harus bisa mengedepankan tugas utamanya, yakni melakukan upaya pengamanan. 

Selain itu, hal itu juga seharusnya menjadi perhatian bagi setiap anggota TNI agar tidak terafiliasi sistem politik. 

BACA JUGA:  Soal Bursa Panglima TNI, Pengamat: KSAL Yudo Margono Bakal..

"TNI juga begitu, harus memastikan tidak ada upaya yang bersifat merongrong kedaulatan negara," jelasnya. 

Dengan melihat situasi sekarang, kata dia, publik kesulitan melihat secara objektif kedua lembaga tersebut. 

BACA JUGA:  Dahsyat, Andika Perkasa Punya Modal Kuat untuk Jadi Panglima TNI!

Sebab, kata dia, TNI dan Polri pun kesulitan mengambil sikap dan berjarak dengan kepentingan penguasa. 

"Itu menjadi masalah ketika publik tidak bisa menilai TNI-Polri yang jauh dari kepentingan. Sebab, penguasa pun sulit bila tidak melibatkan kedua instansi tersebut," jelasnya. (*)