GenPI.co - Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun ikut buka suara menengahi perdebatan antara Yusril Ihza Mahendra dan Andi Arief terkait pencalonan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Pilpres 2004.
Hal itu diungkapkan pengamat sosial dan politik di video yang tayang di kanal YouTube Refly Harun.
Menurut Refly Harun, bahwa pernyataan Yusril Ihza Mahendra ada kekeliruan.
Diketahui, perdebatan antara Yusril Ihza Mahendra dan Andi Arief terjadi saat Yusril menjadi pengacara eks kader Demokrat yang menggugat AS/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung.
Dari perdebatan ini, Yusril membahas, tanpa dukungan dari Partai Bulan Bintang (PBB), SBY tidak bisa maju di Pilpres 2004.
"Sepertinya Yusril keliru. Baik 2004 maupun 2009 itu Demokrat bisa standing alone tanpa menggandeng mitra koalisi, mereka bisa mencalonkan SBY dan pasangannya sebagai capres dan cawapres," jelas Refly Harun dikutip GenPI.co, Senin (27/9).
Menurut Refly Harun, meski di pemilu 2004 Partai Demokrat hanya meraih 7 persen, akan tetapi SBY tetap bisa jadi Capres di Pilpres 2004.
Pasalnya, dasar Pilpres 2004 adalah UU Nomor 23 Tahun 2003. Di mana, pasal 5 UU 23 menyebutkan syarat threshold adalah 15 persen jumlah kursi atau 20 persen perolehan suara sah nasional.
Pada Pilpres 2004 muncul 5 pasangan capres dan cawapres. Yakni, SBY-JK, Megawati-Hasyim Muzadi, Wiranto-Shalahuddin Wahid, Amien Rais-Siswono Yudohusodo dan Hamzah Haz-Agum Gumelar.
"Ternyata pada 2009, Demokrat satu-satunya partai yang bisa standing alone karena kursinya 26 persen, walaupun suaranya cuma 21 persen," beber Refly Harun.
Oleh sebab itu, Refly Harun menyebutkan pernyataan Yusril soal SBY yang tidak bisa maju jadi presiden di Pilpres 2004 tanpa PBB adalah keliru.
"Saya tidak tahu dari mana hitungannya Yusril ketika mengatakan kalau tidak ada tanda tangan PBB, SBY tidak jadi presiden. Mungkin keliru, lupa," pungkas.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News