GenPI.co - Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta terkait interpelasi Formula E, Selasa (28/9), dianggap sangat memalukan. Ketua DPRD DKI Jakarta sampai dituding amnesia.
Interpelasi itu dinilai sangat dipaksakan. Maklum, peserta rapat tidak kuorum.
Dari total 106 anggota DPRD DKI Jakarta, hanya 32 orang yang hadir dalam rapat paripurna. Hanya PDIP dan PSI yang hadir di sidang paripurna ini.
Berdasarkan tata tertib DPRD, usulan interpelasi akan menjadi hak interpelasi DPRD apabila disetujui rapat paripurna yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPRD.
Selain itu, keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPRD yang hadir.
Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta), M Rico Sinaga mengatakan, APBD DKI Jakarta 2019 yang di dalamnya ada anggaran untuk gelaran Formula E sudah ditetapkan oleh DPRD DKI.
Penetapannya bahkan dipimpin Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi dalam sidang paripurna.
Berangkat dari dasar tadi, keputusannya kemudian resmi menjadi Perda No. 7 Tahun 2019.
"Sama seperti proses penganggaran program-program lainnya di APBD, justru Pemprov dan DPRD harus memastikan bahwa apa yang sudah dianggarkan di APBD akan terlaksana dengan baik," kata Rico dalam keterangannya, Selasa (28/9).
Soal pemaksaan rapat paripurna meski dihadiri 32 anggota DPRD DKI, menurut Rico sangat memalukan.
"Prihatin dengan sikap Prasetio yang memaksa terus paripurna. Ketua DPRD DKI sudah dipermalukan PSI dan PDIP," demikian Rico.
Bagi dia, PSI dan PDIP seperti dibuat tidak sadar bahwa program yang ada dalam APBD dan sudah ditetapkan dalam sidang paripurna DPRD.
Ketua DPRD DKI, menurut Rico telah amnesia. Itu lantaran Ketua DPRD DKI Jakarta sudah mengetuk palu anggaran Formula E.
Sekarang, dia juga yang mengetuk palu mengundang rapat paripuna untuk interpelasi.
"Atraksi politik PDIP dan PSI ini tak lebih dari usaha mengganggu kerja Gubernur dan jajaran Pemprov DKI. Ini sama sekali bukan demi kepentingan rakyat," tegas Rico. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News