GenPI.co - Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim menilai ada beberapa permasalahan yang harus diperhatikan dalam menentukan tanggal pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024.
Pertama, tanggal yang ditentukan harus memerhatikan perhitungan jadwal pengesahan hasil pemilu secara final.
“Kedua, penetapan tanggal juga harus memperhatikan jadwal penyelesaian sengketa hasil pemilu,” ujarnya dalam webinar “Sukses Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di Tengah Pandemi Covid-19”, Selasa (28/9).
Luqman mengatakan bahwa penetapan tanggal Pilpres dan Pileg 2024 juga harus memerhatikan proses penentuan calon yang akan mengikuti pilkada pada November 2024.
“Terutama, bagaimana seleksi calon-calon kepala daerah yang akan diusung oleh partai politik dan mereka yang menggunakan jalur independen,” katanya.
Politisi PKB itu menuturkan bahwa penetapan jadwal yang cukup itu penting untuk dilakukan.
Pasalnya, DPR dan pemerintah sudah sepakat untuk tak melakukan revisi atas UU Pemilu dan UU Pilkada.
“Kami juga melihat masih ada kekurangan dalam hal yang cukup prinsipil dalam UU tersebut, terutama terkait norma untuk memastikan penegakan hukum atas perkara korupsi di proses pemilu,” tuturnya.
Menurut Luqman, contohnya adalah praktik money politic dan transaksi ketika seorang calon ingin mendapat rekomendasi dari partai politik untuk mencalonkan diri.
“UU itu tak cukup kuat normanya untuk mengantisipasi dan menindak tegas dari dua praktik tersebut,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Luqman menegaskan bahwa UU Pemilu dan UU Pilkada menjamin rakyat menggunakan kedaulatannya untuk berdemokrasi.
“Namun, saya sendiri prihatin bahwa pembajakan terhadap kedaulatan rakyat itu masih terjadi melalui money politic,” paparnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News