Istana Buka Suara soal Kudeta Demokrat, AHY Pasti Senang

GenPI.co - Menko Polhukan Mahfud MD blak-blakan soal sengketa Partai Demokrat yang menyeret nama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Menurut Mahfud, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ogah mengesahkan ketum Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.

"Bagaimana hukumnya, kata Pak Jokowi kepada saya," kata Mahfud menirukan pertanyaan Jokowi soal legalitas KLB Deli Serdang awal tahun lalu, dalam Live Twitter, Rabu (29/9).

BACA JUGA:  Budiman Sudjatmiko Beber Ada Yang Ingin Indonesia Seperti Taliban

Mahfud memberikan penjelasan kepada Jokowi bahwa KLB tersebut tidak sah sebab mereka yang menggelar muktamar berada di luar pengurus yang sah.

"Kalau memang begitu tegakkan saja hukum nggak usah disahkan Pak Moeldoko meskipun dia teman kita dan punya ambisi politik kata pak Jokowi," ujar Mahfud.

BACA JUGA:  Peluang KSAL Yudo Margono Jadi Panglima TNI Kecil

setelah mendapat arahan dari Presiden Jokowi, KLB Deli Serdang yang diajukan Moeldoko dan kawan-kawan ke Kementerian Hukum dan HAM tidak disahkan.

"Itu sebabnya saya dan pak Yasonna segera mengumumkan nggak bakal mengesahkan Moeldoko," jelasnya.

BACA JUGA:  Istana Siap Kirim Surat Pergantian Panglima TNI, Nih Kandidatnya

Seperti diketahui, Menkumham Yasonna Laoly secara resmi menolak hasil Kongres KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Yasonna Laoly mengtakan, keputusan tersebut karena, Partai Demokrat hasil KLB belum melengkapi beberapa berkas administrasi.

Yasonna Laoly menyampaikan, pihaknya masih menggunakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat yang sudah disahkannya pada tahun 2020 yang lalu.

Selanjutnya, Yasonna Laoly menyatakan pihaknya mengembalikan sengketa Partai Demokrat ke Pengadilan. (*)