GenPI.co - Direktur Eksekutif Network For Democracy And Electoral Integrity (NETGRIT) Ferry Kurnia mengungkapkan dalam pengambilan keputusan KPU tidak boleh mendapatkan intervensi dari pihak manapun.
"KPU itu tidak boleh diintervensi, diintimidasi, dan ditekan, itu dalam menentukan kebijakan," ucap Ferry dalam diskusi daring Jadwal Rumit Pemilu 2024, Sabtu (9/10/2021).
Ferry mengatakan, selain penentuan kebijakan KPU harus sangat terbuka kepada publik.
"Makanya saya katakan bahwa, ini ada apa problemnya seperti ini? Ini yang perlu kita coba cermati, apakah ada politik interes yang masuk di dalamnya?" bebernya.
Ferry menerangkan kemandirian institusi KPU harus dijaga.
"Kalau KPU-nya sudah digoyang-goyang, dan bahkan Bawaslu tidak mandiri, saya pikir institusi mana lagi yang akan dibangun untuk membangun kepercayaan publik?" kata dia.
Ferry juga menambahkan KPU harus membuka diri dengan melakukan uji publik, bahkan konsultasi DPR RI.
Menurutnya, hal itu bersifat wajib, walaupun tidak mengikat.
"Jangan sampai konteks Bawaslu keluar dari undang-undang, maka kami menerima banyak masukan dari publik, partai, dan media," tegas dia.
Ferry turut menyatakan KPU harus memutuskan secepatnya kapan Pemilu 2024 akan digelar karena jadwal tersebut menyangkut dengan tahapan.
"Dengan kondisi seperti ini sudah enam bulan, ini, kan, luar biasa, apalagi KPU ditarik-tarik KPU diundang sana-sini, akan menampakkan kondisi kita saat ini," tutur dia.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News