GenPI.co - PKS mengirim pesan penting. Komisioner KPU diharapkan bersih dari afiliasi politik. Pesan penting ini di-sounding Politikus PKS Mardani Ali Sera.
Pesan penting itu dikirim Mardani atas memberi tanggapan terkait Presiden Jokowi yang menetapkan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (Timsel KPU).
Sayangnya, beberapa pihak menilai tim tersebut didominasi oleh orang lingkar istana dan pendukung Jokowi sehingga dinilai kurang independen.
“Tanpa prejudice, jauh lebih baik dipilih figur yang netral dan punya background tidak terkait dengan pertarungan politik di masa yang dekat,” ujarnya kepada GenPI.co, Selasa (12/10).
Bukan tanpa alasan, menurutnya, harusnya presdien memilih orang yang tidak terindikasi memiliki kedekatan dengannya demi menjaga agar proses seleksi berjalan netral.
“Semua mesti menjadi marwah KPU. Memulai dengan proses seleksi yang baik. Hal tersebut dimulai dengan figur tim seleksi calon komisioner KPU yang bersih dari afiliasi politik,” ujar Mardani Ali Sera.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul mengatakan bahwa proses pemilihan Tim Seleksi tersebut harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Hal tersebut menurut Adib, agar tidak menjadi polemik di publik. Selain itu, dirinya juga merasa bahwa harus ada timbal balik ke publik.
Sebab, dirinya menilai harus uji kepatutan dari publik untuk memastikan bahwa nantinya penyelengaraan pemilu ini betul-betul netral.
“Sebab dikhawatirkan ada kepanjangan tangan dari kekuasan. Hal ini penting karena kerja mereka adlaah menjaga merwah demokrasi,” katanya.
Dirinya mengkhawatirkan akan ada kepanjangan tangan kekuasan jika Timsel tersebut didominasi orang-orang dekat Jokowi.
“Demokrasi akan menjadi kerdil. Jadi, harus betul-betul uji kepatutan itu harus terbuka,” tuturnya.
Menurutnya, ada hal yang bisa menampik anggapan dan dugaan adanya kepanjangan tangan kekuasaan tersebut. Salah satu caranya yakni bersikap terbuka dan trasnsparan.
“Sebaliknya, kalau tidak mengedepankan itu semua, saya kira ini akan memberikan stigma bahwa orang-orang KPU sudah diseting sejak awal. Ini yang saya kira akan mengalami kemunduran,” ujar Adib Miftahul.
Menurutnya, dampak positif akan diterima oleh tanah air juka pemilu diatur oleh orang yang benar-benar kompeten, akuntabel, dan transparan.
“Saya kira tidak akan ada penolakan dari piblik dalam proses seleksinya. Karena hal ini seharusnya betul-betul diawasi oleh publik,” katanya.
Terakhir, dirinya menegaskan bahwa kepanjangan tangan akan melemahkan demokrasi.
“Gembar-gembor untuk mebawa marwah demokrasi adil saya kira tidak akan pernah tercapai,” tandasnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News