2 Tahun Memimpin, Jokowi Disebut Belum Perbaiki Sistem Demokrasi

GenPI.co - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Nurul Amalia Salabi memberikan sejumlah catatan jelang dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Nurul menagih janji Jokowi yang ingin menata kembali persoalan pemilu.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong terciptanya revisi UU Pemilu.

BACA JUGA:  Isu Korupsi & HAM Masuk Catatan Kritik 2 Tahun Jokowi Maruf Amin

"Belum terlambat untuk melakukan pembenahan terhadap aturan-aturan di dalam UU Pemilu dan Pilkada," kata Nurul kepada GenPI.co, Selasa (19/10).

Salah satu poin penting yang diharapkan mendapat perubahan ialah soal ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.

BACA JUGA:  2 Tahun Memimpin, Jokowi Dianggap Sukses Gelar Pilkada Serentak

"Ini penting untuk demokrasi elektoral, terutama 2024," imbuhnya.

Nurul mengatakan, Jokowi belum mewarisi hal-hal baik apa pun untuk demokrasi.

BACA JUGA:  2 Tahun Jokowi-Ma'ruf Amim, Lupa Reformasi Partai Politik

Jelang dua tahun kepemimpinannya, pihaknya berharap Jokowi bisa menggunakan waktu jabatan semaksimal mungkin.

"Untuk membayar tuntas semua janjinya untuk perbaikan demokrasi, reformasi parpol, tata kelola pemilu yang lebih baik, dan pemberantasan korupsi," katanya.

Untuk poin terakhir, Nurul mengungkap harapannya agar ke depan Jokowi mampu memperkuat KPK.(*)