2 Tahun Jokowi Maruf, Puskapol UI Soroti Kebebasan Sipil

GenPI.co - Peneliti Puskapol Universitas Indonesia Fuadil Ulum memberikan sejumlah catatan dalam dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Menurutnya, salah satu hal yang perlu disorot dari tahun kedua kepemimpinan Jokowi 2019-2024 ialah terkait dengan kebebasan masyarakat sipil.

Dalam indeks demokrasi yang dikeluarkan oleh The Economist Intelligence Unit pada Februari 2021, permasalahan kebebasan sipil menjadi salah satu indikator yang membuat skor kualitas demokrasi Indonesia semakin turun.

BACA JUGA:  Pengamat Idil Akbar Khawatir Timsel KPU Jokowi Disetir

"Dalam indeks demokrasi tersebut, Indonesia memperoleh skor 6,3, yang mana ini merupakan skor terendah sejak 2006," kata Fuadil Ulum kepada GenPI.co, Rabu (20/10).

Bukan hanya itu, Indonesia menurut indeks demokrasi tersebut juga masih dinilai termasuk ke dalam kelompok rezim demokrasi cacat.

BACA JUGA:  2 Tahun Jokowi, Ribuan Mahasiswa Kepung Istana Negara

Sementara itu, hasil survei litbang Kompas Oktober 2021 juga mengungkap bahwa kepuasaan publik terhadap kinerja Jokowi di bidang politik mengalami penurunan, terutama dalam aspek membuka kesempatan bagi masyarakat mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan.

"Bisa dilihat dari beberapa kejadian belakangan ini, seperti upaya pembungkaman kebebasan sipil, mulai dari penghapusan mural-mural sebagai bentuk ekspresi warga hingga penangkapan mahasiswa yang membentangkan poster yang mengkritik Jokowi," katanya.

Peneliti Puskapol UI ini memberikan sejumlah contoh kekinian, mulai dari adanya mural dengan foto Jokowi 404: not found, mural Tuhan Aku Lapar, hingga mural Dipaksa sehat di negara yang sakit.

Belum lagi, ada kasus seorang peternak di Blitar yang membentangkan poster berisi tulisan “Pak Jokowi Bantu Peternak Beli Jagung dengan Harga Wajar"

Dalam catatan Kontras, terdapat 11 mural yang dihapus, 1 tindakan persekusi terhadap pembuat mural, 1 lagi pembuat mural yang diburu hingga didatangi pihak kepolisian.

"Dari peristiwa ini bisa dilihat bahwa alih-alih menjamin ruang kebebasan masyarakat dan menjawab kritik, pemerintahan Jokowi lebih mengedepan pendekatan keamanan dan stabilitas politik dalam menyikapi suara-suara kritik dari masyarakat," katanya.(*)