GenPI.co - Peneliti Imparsial Hussein Ahmad menilai bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menghindari pola pergantian Panglima TNI bernuansa politik kedekatan.
Tidak hanya itu, Hussein Ahmad juga menilai presiden seyogianya menggunakan pendekatan normatif dan substantif ketimbang pendekatan politis semata.
"Berdasarkan pedekatan normatif, maka pola pergantian panglima TNI mengedepankan rotasi antar-matra di mana panglima TNI dijabat secara bergiliran,” ujar Hussein kepada GenPI.co, Kamis (21/10).
Menurutnya, merujuk pada Pasal 13 ayat (4) UU TNI menyatakan, bahwa jabatan Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif.
"Perwira Tinggi aktif tersebut dari tiap-tiap angkatan tersebut juga harus sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.
"Penerapan pola rotasi akan menumbuhkan rasa kesetaraan antar-matra dan berdampak positif pada penguatan soliditas TNI," katanya.
Selain itu, menurutnya, pola rotasi dilakukan guna meredam kecemburuan yang sangat mungkin terjadi di antara prajurit, akibat adanya kesan salah satu matra yang menjadi anak emas dalam tubuh TNI.
"Pola rotasi jabatan Panglima TNI yang telah dimulai sejak awal Reformasi ini tentu perlu untuk dipertahanankan, apalagi hal tersebut juga telah diamanatkan dalam UU TNI," tuturnya.
Menurutnya, proses pergantian panglima TNI semestinya dapat digunakan oleh Presiden sebagai momentum untuk mendorong kembali agenda reformasi TNI yang saat ini stagnan.
"Kandidat Panglima TNI yang dipilih oleh Presiden diharapkan tidak hanya mampu mendorong arah pembangunan TNI yang semakin kuat dan profesional," ujar Hussein.
Dirinya juga berharap agar Panglima TNI yang baru memiliki komitmen untuk menjalankan agenda reformasi TNI yang belum dijalankan.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News