Soal Sanksi WADA, Puan Meminta Pemerintah Lakukan Hal Penting Ini

GenPI.co - Kemenangan Tim Bulutangkis Indonesia kurang sempurna karena bendera merah putih tidak bisa berkibar akibat larangan dari Badan Anti Doping Dunia (WADA).

Menurut Menteri Pemuda dan Olahraga ( Menpora ), Zainudin Amali telah membentuk tim investigasi guna menangani polemik sanksi dari Badan Anti Doping Dunia (WADA).

Amali mengatakan tim investigasi sudah berangkat menuju Eropa untuk menghadiri pertemuan dengan WADA.

BACA JUGA:  Dasco Sebut Sanksi WADA ke LADI Harus Jadi Perhatian Khusus

“Ketua tim (investigasi) kita, pak Raja Sapta sekaligus ketua NOC semalam sudah berangkat ke Eropa, memang ada kegiatan dengan pertemuan IOC jadi IOC memproses seluruh dunia jadi berkumpul di sana,” tutur Amali.

Amali menjelaskan pertemuan itu juga akan dihadiri oleh pihak WADA. Nantinya, tim investigasi dalam kesempatannya akan menjelaskan mengenai apa yang Indonesia alami.

BACA JUGA:  Soal Sanksi WADA, Perwakilan PBSI Ungkap Hukuman untuk Indonesia

Sanksi dari WADA itu juga dikomentari oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Ia meminta jajaran pemerintah bekerja cepat dan tepat menyelesaikan persoalan sanksi dari Badan Anti-Doping Dunia atau World Anti-Doping Agency (WADA).

Pemerintah perlu melakukan evaluasi untuk kemudian mengupayakan segala cara agar sanksi tersebut cepat dicabut.

“Lakukan segala upaya agar sanksi ini cepat dicabut, kalau perlu lewat pengadilan arbitrase olahraga. Supaya Merah Putih bisa berkibar dan Indonesia tidak terkendala menjadi tuan rumah kejuaraan olahraga internasional,” kata Puan, Selasa, 19 Oktober 2021.

Indonesia terpaksa tidak bisa mengibarkan bendera Merah Putih di partai pamungkas Thomas Cup 2020 meski berhasil keluar sebagai kampiun.

Hal tersebut menjadi salah satu sanksi dari WADA akibat Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) dianggap tidak patuh dalam menerapkan program pengujian doping.

Selain itu, Indonesia juga terancam tidak bisa jadi tuan rumah event olahraga internasional akibat sanksi dari WADA.

Menurut Puan, kelalaian dalam program pengujian doping harus dicegah semaksimal mungkin.

“Karena ini menyangkut kehormatan serta nama baik bangsa dan negara. Kita tidak ingin akibat sanksi dari WADA, penyelenggaraan event olahraga internasional di Indonesia menjadi terkendala,” ujarnya.

Puan mengingatkan, Indonesia juga telah mengantongi izin perhelatan World Superbike (WSBK) yang akan diselenggarakan di Sirkuit Mandalika, Lombok dalam waktu dekat.

Pemerintah diminta segera mencari solusi agar acara tersebut tidak terkendala sanksi. (*)