GenPI.co - Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim ikut menyoroti insiden dua Light Rail Transit (LRT) yang bertabrakan pada Senin (25/10/2021) lalu.
Dia mengingatkan PT KAI untuk transparan dalam merespons insiden ini, mengingat proyek LRT termasuk dalam program Penyertaan Modal Negara (PMN).
"Dalam pembangunan LRT ini, PT KAI telah mendapat PMN sebesar Rp 2,7 triliun. Ini uang rakyat, kami berharap PT KAI bekerja secara transparan, jangan main-main," tegas Abdul Hakim dalam keterangannya, Rabu (27/10/2021).
Dia juga meminta PT KAI harus mempertanggungjawaban kepada publik terkait penggunaan dana termasuk insiden 2 LRT bertabrakan tersebut.
Dirinya turut mengingatkan agar pengerjaan proyek ini bukan hanya mengejar target saja, tetapi harus dipastikan bahwa LRT ini aman dan nyaman bagi publik nantinya.
"PT KAI dan BUMN lain yang terlibat dalam proyek ini tidak sekadar mengejar target dan memberi laporan yang baik-baik saja ke atasannya baik ke Menteri BUMN maupun ke Menteri Perhubungan," jelas politikus PAN itu.
PT KAI harus memberikan progres ujicoba LRT secara transparan, karena proyek LRT ini berisiko tinggi, teknologi rumit dan dibangun secara elevated.
"PT KAI juga harus memberikan laporan mitigasi paska insiden ini terutama di hadapan Komisi VI DPR RI nantinya. Karena mitigasi risikonya harus lebih kuat dan disampaikan ke kami secara lebih transparan," tuturnya.
Sebelumnya, insiden dua LRT yang bertabrakan ini tidak menimbulkan korban jiwa karena memang terjadi dalam ujicoba, sehingga tidak ada penumpang di dalam gerbong.
Moda transportasi ini ditargetkan beroperasi pada bulan Agustus 2022 mendatang.
Sampai saat ini proyek sudah hampir selesai dan memang dalam serangkaian ujicoba.(fri/jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News