Ada Kepentingan Bisnis, Penegakan Hukum Kebijakan Pandemi Lemah

GenPI.co - Akademisi politik TB. Massa Djafar menilai bahwa kebijakan penanganan pandemi covid-19 yang sangat beragam tidak dibarengi dengan penegakan hukum yang kuat dan tegas.

Menurut Massa, lemahnya penegakkan hukum dari kebijakan penanganan pandemi diakibatkan kepentingan bisnis yang sangat dominan.

Hal tersebut tercermin dari kebijakan baru pemerintah yang mewajibkan tes PCR bagi penumpang pesawat rute Jawa-Bali.

BACA JUGA:  Syarat Wajib PCR Bikin Masyarakat Tak Percaya Pemerintah Lagi

“Kepentingan bisnis itu mengalahkan fungsi pelayanan publik,” ujarnya kepada GenPI.co, Rabu (27/10).

Massa menilai bahwa pemerintah seperti dikendalikan oleh para pelaku bisnis.

BACA JUGA:  Polemik PCR Bikin Politikus PDIP Bersuara Lantang

“Kelihatan sekali bahwa pemerintah tak berdaya dan ini jadinya seperti tak ada pemerintahan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, permasalahan itu ditambah dengan kata wajib membuat masyarakat makin tak berdaya melawan kebijakan pemerintah.

“Apa yang dilihat publik itu akhirnya masyarakat sudah tak peduli lagi karena memang tak berdaya,” tuturnya.

Ketua Program Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional itu mengatakan bahwa pemerintah seharusnya bisa lebih gencar melakukan edukasi dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk memilih.

“Vaksin dulu diwajibkan, tetapi kini sudah tak lagi. Itu tidak apa-apa, asalkan bagi mereka yang ingin berpergian itu tetap sudah vaksin,” katanya.

Massa memaparkan bahwa beberapa kebijakan selama pandemi sangat bergantung pada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, syarat wajib tes PCR bagi penumpang pesawat rute Jawa-Bali seharusnya bisa menurunkan harga.

“Kalau harga PCR ini turun, masyarakat kemungkinan besar tak keberatan dengan hal itu. Rp 50 ribu misalnya, itu tak akan jadi masalah,” paparnya.