GenPI.co - Akademisi politik Philipus Ngorang mengatakan bahwa memang ada kecenderungan pemantauan kasus korupsi lebih sulit dilakukan di daerah yang jauh dari ibu kota.
Namun, hal tersebut bisa diatasi dengan kerjasama dan pemantauan oleh pihak yang bekerja sama dengan KPK.
“Ada LSM dan organisasi di daerah yang menjadi rekan KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi,” ujarnya kepada GenPI.co, Minggu (31/10).
Selain itu, fungsi check and balances juga harus dilakukan oleh pemerintah itu sendiri.
Meskipun begitu, ada kemungkinan bahwa penyelewengan oleh pihak penguasa juga lebih kerap terjadi dengan adanya bentuk-bentuk intimidasi.
“Baik dari pihak swastanya yang berkuasa di daerah itu atau dari pemerintahnya sendiri,” ungkapnya.
Jika sudah seperti itu, Ngorang mengatakan bahwa masyarakat bisa turun tangan dalam mengawasi kinerja pemerintah setempat.
“Bila perlu, masyarakat dan LSM bersuara keras jika pemerintah melakukan penyelewengan,” katanya.
Hal itu bisa mencegah pemerintah setempat lebih berhati-hati dalam menggunakan APBD.
“Itu uang rakyat yang harus digunakan untuk kepentingan rakyat,” ungkapnya.
Pengajar di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie itu memaparkan bahwa civil society juga harus diperkuat dalam upaya memberantas korupsi.
“Hal itu bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tak melakukan dan menerima praktik politik uang, walaupun ada banyak rayuan,” paparnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News