GenPI.co - Anggota DPR RI Komiis I Fadli Zon mengkritik langkah pemerintah Jokowi yang mengalokasikan dana dalam APBN untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Kader partai Gerindra itu menilai, proyek tersebut memiliki masalah dari akarnya.
Tidak hanya itu, menurutnya, di kala pandemi Covid-19, pembangunan infrastruktur tersebut juga tidak terlalu genting.
"Proyek kereta cepat sejak awal sudah bermasalah. Tak ada urgensi tapi dipaksakan," ujar Fadli Zon kepada GenPI.co, Senin (1/11/2021).
Dia menambahkan proyek tersebut juga berimbas pada pengeluaran biaya yang terlalu banyak.
Oleh sebab itu, dirinya merasa proyek tersebut musti dikaji ulang.
"Lalu biaya membengkak seenaknya, mangambil APBN. Ini bisa dibilang sebuah skandal. Harus ada investigasi serius," tuturnya.
Di sisi lain, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung berpotensi merugikan APBN baik jangka panjang dan pendek.
Pasalnya, penggunaan APBN menjadi indikasi bahwa secara bisnis pembangunan kereta cepat adalah proyek tidak layak.
"Pembengkakan biaya proyek yang cukup tinggi sebenarnya alarm bagi keberlanjutan Proyek Kereta Cepat," ujar Bhima.
Ekonom itu menilai sejak awal pemerintah terlalu percaya diri mengedepankan model B to B (bussiness to bussiness) tanpa uang APBN dalam proyek tersebut.
"Ya enggak bisa, tanpa pandemi saja, memang pemerintah harus terlibat dalam G to B (Govermen to bussiness)," tandasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News