Cenderung Ditinggal Koalisi, Jokowi Gaet Kapolri dan Panglima TNI

GenPI.co - Presiden Jokowi ditengarai cenderung ditinggal koalisi. Jurus gaet Kapolri dan Panglima TNI langsung keluar. Analisis tajam pengamat ikut muncul. 

Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima Indonesia) Ray Rangkuti menyoroti hal ini.

Sosok KSAD Jenderal Andika Perkasa yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggantikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto diulas habis. 

BACA JUGA:  Pengamat: Dugaan Saya Benar Menteri Jokowi Terlibat Bisnis PCR

Menurutnya, Jokowi berpikiran pendek dalam memilih Jenderal Andika sebagai calon Panglima TNI. Bukan tanpa alasn, menurut Ray, terpilihnya Andika merupakan kepentingan pribadi presiden.

“Pak Jokowi membutuhkan figur yang dekat dengan dirinya secara pribadi dan politik karena tantangan jelang pemilu serentak 2024 tidak mudah,” ujar Ray kepada GenPI.co, Jumat (5/11).

BACA JUGA:  Jokowi Tahu soal Mafia PCR, LKAB Minta Kawal Sampai Akhir

Menurut Ray, Jokowi memilih KSAD Andika karena partai-partai politik akan menempuh jalan yang berbeda dengan dirinya menjelang pilpres.

“Parpol-parpol punya kecenderungan akan jalan sendiri-sendiri bahkan bisa jadi berbeda dengan pak Jokowi. Artinya, pak Jokowi punya potensi akan sendirian dalam mengelola pemerintahan,” katanya. 

BACA JUGA:  Jokowi Tak Sadar Kena Kutukan Periode Kedua, Ahli Hukum UGM Beber

Oleh sebab itu, menurut Ray, Jokowi perlu sosok KSAD Andika Perkasa dan Kapolri Jendral Listyo Sigit yang bisa mengamankan segala bentuk ancaman.

“Untuk itulah, posisi dari Kapolri dan Panglima TNI jadi penting untuk memastikan keamanan serta stabilitas tetap terjaga,” ucapnya.

Dirinya menilai langkah Jokowi dalam memilih Jenderal Andika tidak tepat. Bukan tanpa alasan, sebab, menurutnya, budaya rotasi Panglima TNI tidak dijalankan.

Seperti diketahui, UU No 34 Pasal 13 tahun 2004 ayat 4 menyebutkan bahwa Jabatan Panglima dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap matra TNI.

“Presiden hanya membutuhkan sedikit argumen untuk memulai meminggirkan tradisi bagus yang sudah dipupuk khususnya sejak reformasi bergulir,” katanya.

Tidak haya itu, menurutnya, terjadi kemunduran reformasi demokrasi pada era Jokowi. Khususnya dalam reformasi TNI. 

“Prinsip kehati-hatian, berdimensi membangun, dan menguatkan demokrasi adalah hal terasa makin hilang di priode kedua Pak Jokowi. Tak terkecuali dengan pemilihan panglima ini,” ucap Ray Rangkuti. (*)