Jenderal Andika Jadi Panglima TNI, Pilihan Jokowi Tak Main-Main

GenPI.co - Pengamat politik Boni Hargens menyoroti sosok KSAD Jenderal Andika Perkasa yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Padahal, Andika hanya akan menjabat kurang lebih 13 bulan sejak dirinya menjabat sebagai Panglima TNI.

Oleh sebab itu, banyak pengamat menilai waktu tersebut tidak cukup untuk memberi perubahan.

BACA JUGA:  Andika Perkasa Disebut Jadi Panglima TNI Karena Dekat Sama Jokowi

“Pemilihan Andika tentu melewati tahapan analisa yang komprehensif dan itu hanya presiden yang paham prosesnya,” ujar Boni Hargens kepada GenPI.co, Senin (8/11).

Dirinya juga mengatakan bahwa terpilihnya menantu dari Jenderal Purnawirawan AM Hendropriyono tersebut juga merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai kepala negara.

BACA JUGA:  DPR Setujui Jenderal Andika jadi Panglima TNI, Ini Kata Pengamat

“Saya tidak yakin itu pilihan yang main-main. Andika sosok pemimpin yang brilian, tegas, dan loyal. Pilihan presiden tentu mempertimbangkan aspek kualitas dan integritas,” katanya.

Tidak hanya itu, dia juga menilai ada beberapa asepek yang membuat Andika ditunjuk sebagai panglima TNI. Diantaranya adalah ancaman keamanan negara.

“Selain itu, dinamika ancaman dalam ranah keamanan negara saat ini membutuhkan leadership yang tepat konteks dan melek zaman. Andhika sosok pemimpin yang memenuhi kriteria itu,” ucapnya.

Dirinya tetap optimis TNI akan semakin baik dan profeional di masa yang akan datang di bawah kepemimpinan Panglima TNI Andhika Perkasa.

Di sisi lain, Ketua Program Studi Kajian Terorisme Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia Muhammad Syauqillah mengatakan bahwa isu radikalisme yang mendorong Jenderal Andika dipilih oleh Jokowi.

“Ketegasan Pak Andika dalam menghadapi radikalisme yang muncul ketika penusukkan Pak Wiranto mislanya, dia bersikap tegas juga atas kasus itu,” katanya.

Dirinya juga menilai penanggulangan isu radikalisme bisa menjadi sebuah modal untuk melakukan semacam perluasan ketegasan di tiga matra TNI.

“Hal itu bisa jadi modal yang baik dalam konteks pencegahan, ketegasan dalam bersikap terhadap isu radikalisme yang kemudian bisa diimplementasikan di tiga matra TNI,” tandasnya. (*)