GenPI.co - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun blak-blakan merespons rencana reuni akbar yang akan digelar oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212 pada awal Desember 2021 di Monas Jakarta.
Hal tersebut diungkapkan pengamat sosial dan politik itu dalam video yang tayang di kanal YouTube Refly Harun, Senin, 8 November 2021.
Refly Harun mengungkapkan, bahwa reuni ini pasti akan memunculkan pro-kontra dan hal tersebut sangatlah wajar.
"Pasti memunculkan pro dan kontra. Ada yang pro dan pasti juga ada yang kontra," jelas Refly Harun dikutip GenPI.co, Senin (8/11).
Sebab, menurut Refly Harun, awalnya pada 2016, gerakan ini bermuatan hal-hal politik.
"Maklum saja, karena memang reuni 212 ini awalnya muatannya sangat-sangat politis, pada tahun 2016 untuk pertama kalinya terkait dengan Ahok dan pencalonan Gubernur DKI," ungkap Refly Harun.
Menurut Refly Harun, setelah 2016, reuni ini juga diadakan lagi pada tahun 2017 hingga 2020.
"Setelah itu diadakan reuni 2017, 2018, 2019, dan 2020. Hanya 2020 dilakukan di dalam ruangan saja, secara daring, sebagian di antaranya termasuk juga Habib Rizieq yang pada waktu itu menyampaikan pidato tentang revolusi Akhlak dikaitkan dengan Pancasila," bebernya.
Namun, dari seluruh reuni tersebut, Refly Harun menyayangkan karena tidak diliput secara layak.
"Jadi yang sifatnya massif 2016, 2017, 2018, 2019. Jadi ada empat kali perhelatan dan Alhamdullilah ternyata tidak diliput televisi nasional secara layak," jelas Refly Harun.
Padahal, menurut Refly Harun, reuni 212 adalah peristiwa besar yang perlu diliput.
"Padahal itu adalah peristiwa besar," jelas Refly Harun.
Oleh sebab itu, Refly Harun menilai, bahwa reuni ini perlu dijalankan sebagai sebuah kontrol sosial terhadap jalannya kekuasaan.
"Jadi reuni ini harus dijalankan sebagai sebuah sosial control (kontrol sosial) terhadap jalannya kekuasaan," kata Refly Harun.
"Jadi saya setuju saja," sambungnya.
Selain itu, Refly Harun juga menjelaskan alasan mengapa reuni ini harus digelar kembali.
"Kenapa? Karena kekuasaan kita perlu dikontrol oleh kekuatan civil society yang massif agar jalannya kekuasaan ini benar-benar sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945," tegas Refly Harun.
"Yaitu, melindungi segenap bangsa, kemudian mensejahterakan rakyat, mencerdaskan rakyat biar bisa ikut dalam ketertiban dunia," imbuhnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News