Oposisi Lemah! Dugaan Menteri Berbisnis Tes PCR Sulit Diusut!

GenPI.co - Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKopi Kunto Adi Wibowo menyoroti dugaan menteri-menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terlibat berbisnis tes PCR Covid-19.

Seperti diketahui, ada dua nama manteri yang terseret dalam kasus tersebut. Mereka adalah Menteri BUMN Erick Thohir dan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan.

Kendati demikian, dirinya mengaku pesimis kasus ini bisa dibongkar. Sebab, Luhut dikenal sangat dekat dengan presiden. Bahkan dijuluki tangan kanan Jokowi.

BACA JUGA:  Terkuak Senjata Mengerikan yang Buat Militer Israel Makin Digdaya

"Ya sebenarnya inilah gunanya oposisi di parlemen, jadi legislatif bisa mengontrol pemerintah," ujar Kunto kepada GenPI.co, Jumat (12/11).

Menut Kunto, seharusnya DPR bisa membentuk tim khusus untuk membuka rahasia dibalik kasus tersebut.

BACA JUGA:  Sumur Resapan Isap APBD, Anies Baswedan Disentil Keras

"Harusnya bisa kalau legislatif membentuk Pansus atau menggunakan hak interpelasinya dengan meminta pemerintah mengusut kasus ini secara politik," katanya.

Sayangnya, menurut Kunto, kini partai oposisi di pemerintahan Jokowi terlalu lemah dan tak berdaya karena tidak memiliki posisi strategis.

BACA JUGA:  Partai Politik Baru Bikin Situasi Politik Makin Baik atau Buruk

"Masalahnya, partai-partai oposisi tidak memiliki kekuatan dan posisi yang oke di DPR. Jadi agar rumit problem ini," lanjutnya.

Meskipun begitu, Kunto mengatakan bahwa Jokowi tidak perlu sampai memecat kedua menterinya. Sebab menurutnya, masyarakat masih berbesar hati membuka pintu maaf.

"Pak Jokowi tidak perlu menempuh jalan yang berarti seperti memecat mereka, saya yakin publik akan memberikan maafnya,” ujar Kunto.

Bukan tanpa alasan, menurut Kunto, masyarakat Indonesia sangat mudah memaafkan perbuatan para menteri.

Oleh sebab itu, dirinya meminta Luhut dan Erick Thohir untuk secara terang benderang memberi klarifikasi kepada publik.

“Selain itu, mereka juga perlu menjelaskan komitmennya untuk tidak mengulangi hal yang sama jika hal tersebut memang benar terjadi,” lanjutnya.

Menurut Kunto, masih ada jalan yang bisa ditempuh kedua menteri tersebut untuk menyelesaikan perkara dugaan keterlibatan dalam bisnis tes PCR.

“Jika memungkinkan, memberikan kembali keuntungan yang sudah mereka dapatkan dalam bentuk bantuan sosial atau aksi kemanusiaan lainnya,” tandasnya.(*)