GenPI.co - Ketua Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) Ahmad Haron Hariri angkat bicara terkait dugaan korupsi terkait penyelenggaraan Formula E oleh Pemprov DKI Jakarta.
Ahmad, sapaan akrabnya mengatakan, pernyataan dan informasi yang disampaikan Pemprov DKI terkait penyelenggaraan Formula E tidak gamblang.
"Malah terkesan menutupi hal lain yang seharusnya ditelisik," ujar Ahmad kepada GenPI.co, Kamis (11/11).
Ironisnya, kata Ahmad, hal ini juga dilakukan oleh Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Ahmad juga menyoroti kedatangan Pemprov DKI Jakarta, Jakpro, bersama TGUPP yang membawa setumpuk berkas ke KPK.
"Lebih nampak menjadi upaya pembelaan, bukan langkah pencegahan korupsi di Pemprov DKI Jakarta," kata Ahmad.
Ahmad menambahkan, upaya KPK menjahit kronologis terkait Formula E menjadi menarik karena selama ini ada banyak yang ditutupi.
Ahmad memberikan contoh, tentang pinjaman 180 miliar dari Bank DKI untuk pembayaran commitment fee yang baru diketahui belakang ini.
Hal itu juga termasuk pada besaran pembayaran commitment fee dari 2,4 triliun menjadi 560 miliar.
"Karena yang menjadi tanda tanya besar, kepada siapa dan bagaimana pembayaran itu dilaksanakan?" kata Ahmad. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News