GenPI.co - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra ikut buka suara terkait ambang batas pencalonan presiden yang dirasa terlalu tinggi.
Menurutnya, presidential threshold yang saat ini berlaku masih terlalu tinggi dan berpotensi membuat banyak calon presiden potensial tidak bisa ikut dalam kontestasi politik 2024.
"Bahkan, mungkin saja kita bakal dipaksa memilih maksimal dari dua capres saja, bahkan sempat terdengar skenario calon tunggal," jelas Herzaky kepada GenPI.co, Jumat (10/12).
Menurut Herzaky, ada aroma kental mengekalkan oligarki dan berupaya membatasi pilihan rakyat dengan mempertahankan presidential threshold.
"Padahal, Pilpres 2024 adalah tahunnya rakyat. Rakyat yang berhak menentukan pilihannya sendiri," ungkap Herzaky.
Oleh sebab itu, dirinya menilai presidential threshold bukan hanya memasung demokrasi, akan tetapi sengaja menggergaji hak konstitusional rakyat.
"Ini menggergaji hak konstitusionalnya untuk menentukan pemimpin bangsa selanjutnya. Biarkan rakyat yang memilih," katanya.
Terlebih lagi, menurut Herzaky, saat ini Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang bisa melakukan dobrakan untuk menyejahterakan masyarakatnya.
"Indonesia situasinya sedang sulit, butuh calon pemimpin nasional yang berani dan punya pemikiran baru sebagai solusi untuk berbagai permasalahan di masyarakat," katanya.
Tidak hanya itu, Herzaky juga mengatakan bahwa presidential threshold sangat bertolak belakang dengan keinginan masyarakat yang ingin sosok pemimpin baru.
"Berbagai survei juga menunjukkan adanya keinginan kuat rakyat untuk melakukan regenerasi kepemimpinan. Agar muncul wajah baru sebagai calon pemimpin nasional," pungkasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News