Direktur KPN Bongkar Kelemahan Presidential Threshold, Simak!

GenPI.co - Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul buka suara soal polemik presidential threshold yang ramai diperbincangkan.

Menurutnya, desakan agar presidential threshold bisa menjadi nol persen merupakan langkah yang baik untuk menemukan sosok pemimpin dari luar lingkar istana yang sedang berkuasa.

“Saya kira hal ini memang baik, kalau sampai Mahkamah Konstitusi mengabulkan pastinya bisa menjadi loncatan sejarah,” ujar Adib kepada GenPI.co, Senin (13/12).

BACA JUGA:  Jurus Gaet Pemimpin Top Lewat Presidential Threshold Nol Persen

Adib berpendapat bahwa pintu demokrasi seharusnya bisa dibuka selebar-lebarnya, agar rakyat bisa memilih calon presiden yang terbaik.

Ia pun membeberkan kelemahan dari presidential threshold yang bisa membatasi capres pilihan rakyat.

BACA JUGA:  Direktur IPO Tolak Presidential Threshold 0 Persen, Wow

“Karena kelemahan dari presidential threshold itu adalah dominasi peran partai politik. Apa yang diinginkan oleh publik justru tidak bisa dihadirkan oleh mereka saat ini,” katanya.

Adib menilai bahwa partai politik seharusnya menjadi fasilitator bagi para calon pemimpin.

BACA JUGA:  Pengamat: Demokrasi Nggak Asyik Kalau Ada Presidential Threshold

Terlebih lagi, demokrasi di Indonesia menggunakan sistem pemilihan langsung oleh rakyat. 

“Jadi, kalaupun partai ikut seharusnya mereka cuma menjadi fasilitator saja. Tentunya salah satu kelemahan parpol ini terjadinya transaksi poltik,” beber Adib.

Menurut Adib, hal tersebut tidak bisa diabaikan. Menurutnya, jangan sampai ada sosok yang ingin dipilih publik, tapi tidak lolos karena terganjal presidential threshold.

“Saya kira presidential threshold itu bisa juga dikabulkan karena kita percaya bahwa mekanisme konstitusional itu lewat Mahkamah Konstitusi,” tandansya. (*)