GenPI.co - Politikus PKS Mardani Ali Sera memberi tanggapan terkait polemik yang melibatkan nama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.
Seperti diketahui, Kapolri Jendral Listyo Sigit mengeluarkan surat telegram untuk memutasi Firli Bahuri.
Sehingga, publik menganggap Firli Bahuri masih menjadi bawahan Kapolri.
"Selama Pak Firli masih jenderal aktif, beliau masuk dalam kesatuan institusi. Karena itu jika pimpinan institusi membuat keputusan mesti taat," ujar Mardani Ali Sera kepada GenPI.co, Rabu (22/12/2021).
Menurutnya, publik bisa saja menempuh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika merasa keberatan dengan langkah yang dibuat oleh Kapolri.
"Semua mesti taat pada aturan. Apresiasi langkah Kapolri yang menegakkan peraturan," jelasnya.
Terpisah, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul menyebutkan bahwa keputusan Kapolri mengeluarkan surat telegram untuk memutasi Firli Bahuri dimaknai negatif oleh publik.
"Ketika ketua KPK bisa dimutasi oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo, akhirnya makna yang ditangkap oleh publik bahwa KPK di bawah kepolisian. Wajar publik melihat adanya permasalahan," imbuh dia.
Pasalnya, menurut Adib, KPK bertujuan untuk mengawasi kepolisian dan kejaksaan.
Namun demikian, dia menyampaikan bahwa independensi, integritas yang memumpuni, dan kepercayaan publik tersebut kini justru membuat kaget.
"Jadi publik dibuat kaget dan menilai KPK dibawah kepolisian. Ini kesalahan yang berefek luar biasa," paparnya.
Tidak hanya itu, dia menilai, Firli seharusnya menanggalkan jabatannya di kepolisian setelah menjadi pemimpin dari lembaga antirasuah.
"Setelah menerima sebagai ketua KPK, harusnya jabatan di kepolisian sudah ditanggalkan. Ini bukan soal aturan, ini soal moral yang harus dijaga,” tandas Adib.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News