GenPI.co - Akademisi politik Rochendi berharap pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi di tahun baru ini bisa memberikan ruang bagi masyarakat untuk berbeda pendapat.
Pasalnya, jika perbedaan pendapat tidak diterima, maka dapat menimbulkan konflik horizontal dan vertikal di dalam masyarakat.
“Selama ini masyarakat yang suaranya berbeda dengan pemerintah dibungkam. Hal itu tentu membuat masyarakat kecewa dan bisa menimbulkan konflik,” ujarnya kepada GenPI.co, Sabtu (1/1).
Menurut Rochendi, agar konflik tak sampai terjadi, perlu ada konsensus yang diciptakan antara pemerintah dan masyarakat.
“Jika masyarakat diharuskan menerima produk kebijakan pemerintah, pemerintah harus terima kritik dari masyarakat terhadap produk kebijakan itu,” ungkapnya.
Konsensus dianggap menjadi satu-satunya cara menyelesaikan masalah antara pemerintah dan masyarakat selama ini.
Namun, jika konsensus dilakukan, para pejabat publik mungkin akan merasa kehilangan kekuasaan dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan mereka.
“Partai politik di parlemen tentu akan merasa kalah dalam perumusan kebijakan dan mereka mungkin tak bisa jadi pemenang lagi di pemilu selanjutnya,” beber Rochendi.
Oleh karena itu, konsensus antara pemerintah dan masyarakat dinilai menjadi hal mustahil untuk dilakukan.
“Para pejabat publik takut jika konsensus dan demokrasi berjalan dengan semestinya, semua kejahatan yang dilakukan akan terbongkar, baik selama menjabat atau pada pemilu sebelumnya,” tandasnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News