GenPI.co - Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul memberi tanggapan terkait studi banding Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) ke Kazakhstan.
Adapun studi banding yang diikuti juga oleh Bappenas dan anggota DPR tersebut untuk mempelajari negara-negara yang pernah memindahkan ibu kota agar bisa diterapkan di Indonesia.
"Pemindahan ibu kota ini memang jadi salah satu program yang harus selesai dalam pemerintahannya Presiden Joko Widodo (Jokowi)," ujar Adib Miftahul kepada GenPI.co, Rabu (5/1).
Oleh sebab itu, menurut Adib Miftahul, bagi pemerintah studi banding ke Kazakhstan ini merupakan prioritas.
"Kenapa jadi prioritas? Ingat, pada 2024 beliau sudah selesai. Program ini belum tentu dilanjutkan oleh presiden setelahnya jika mangkrak," jelasnya.
Menurut Adib Miftahul, ada hal yang dikhawatirkam pemerintah saat ini.
Hal tersebut, yakni rasa khawatir rezim mendapatkan cap buruk seperti pemerintahan sebelumnya.
"Bisa juga karena pemerintah khawatir mengulangi kasus seperti Hambalang. Dengan begitu, saya kira hal ini pasti diprioritaskan oleh pemerintah," ungkapnya.
Seperti diketahui, proyek Hambalang merupakan salah satu program yang hadir pada masa pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Proyek mangkrak tersebut juga dinilai sebagai kekurangan dari rezim terdahulu yang membuat anggaran negara terbuang sia-sia.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi Kunto Adi Wibowo justru mengatakan bahwa 61,9 persen masyarakat tidak setuju adanya pemindahan ibu kota.
Hal tersebut merupakan hasil survei nasional yang dilakukan pada November 2020. Menurutnya, para responden tidak menyetujui pemindahan ibu kota ke tempat baru karena jadi pemborosan anggaran.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News