GenPI.co - Mayoritas publik mendukung imbauan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Rancangan Undang-undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) segera disahkan.
Itu adalah hasil jajak pendapat atau survei terbaru yang diselenggarakan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC)
Manajer Program SMRC Saidiman Ahmad memaparkan di antara masyarakat yang tahu RUU TPKS, sebanyak 65 persen setuju dengan permintaan Presiden Jokowi.
Sementara itu, sebanyak 21 persen tidak setuju dan 14 persen lainnya tak punya sikap.
“Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dan DPR sudah mendapat legitimasi dari masyarakat untuk segera mengesahkan RUU TPKS,” ujarnya dalam Survei Opini Publik Nasional SMRC”, Senin (10/1).
Saidiman mengatakan bahwa dukungan masyarakat atas pengesahan RUU TPKS tersebut juga konsisten dengan penilaian positif yang merata dari setiap lapisan demografi dan wilayah.
“Ini juga modal yang penting bagi DPR dan pemerintah untuk dapat mengesahkan RUU TPKS menjadi UU pada bulan ini,” tegasnya.
Sementara itu, dari sisi pemilih partai politik, konstituen PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, NasDem, PPP, dan PAN setuju dengan adanya UU TPKS.
“Konstituen PKS dan Demokrat memiliki konstituen paling sedikit yang mendukung RUU TPKS, yaitu hanya 37 persen,” ungkap dia.
Sebagai informasi, paparan tersebut merupakan hasil survei SMRC bertajuk “Sikap Publik terhadap RUU TPKS dan Peraturan Menteri tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus: Temuan Survei Nasional.
Survei tersebut dirilis secara daring pada 10 Januari 2022 di Jakarta.
Sebanyak 1249 responden dipilih secara acak dengan jumlah proporsional menurut provinsi untuk mewakili pemilih nasional.
“Margin of error survei diperkirakan +/-2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, asumsi simple random sampling. Wawancara dengan responden dilakukan pada 5 hingga 7 Januari 2022,” tutur Saidiman.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News