GenPI.co - Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menilai ucapan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menyebut para pengusaha berharap Pilpres 2024 diundur sebagai hal wajar.
Meskipun demikian, kata Dedi, keinginan para pengusaha itu tidak sesuai dengan sistem di Indonesia.
“Yang jadi persoalan ialah negara ini sudah bersepakat menggunakan sistem demokrasi elektoral," ujar Dedi kepada GenPI.co, Kamis (13/1).
Menurut Dedi, keinginan pengusaha yang salurkan lewat Bahlil tidak akan mudah tercapai.
“Mau tidak mau harus mengikuti konstitusi terlebih dahulu dibandingkan dengan mengikuti dunia usaha," ucap Dedi.
Menurut Dedi, negara harus bertanggung jawab terhadap kelangsungan demokrasi, yakni menggelar pilpres untuk mendapatkan pemimpin baru.
"Salah satunya, yakni dengan melangsungkan pemilihan umum ataupun pemilihan-pemilihan sejenisnya yang memang sudah diatur di dalam undang-undang," kata Dedi.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi Kunto Adi Wibowo justru menganggap bahwa Bahlil tidak profesional sebagai menteri investasi.
Menurut dia, menteri seharusnya menyuarakan orang-orang kecil dan minoritas, bukan para pengusaha yang punya suara independen.
"Mereka (pengusaha, red) bukan minoritas yang harus disuarakan pendapatnya oleh menteri," kata Kunto. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News