GenPI.co - Dalam 5 bulan terakhir, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) tidak memiliki sekretaris daerah (Sekda) definitif. Hal ini yang kemudian didorong oleh DPRD Kepri agar Sekda Kepri segera ditetapkan.
Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, mengatakan, pihaknya berharap Presiden Joko Widodo melalu Mendagri segera menetapkan Sekda definitif agar roda pemerintahan di Kepri berjalan lancar.
Hal itu lantaran, Lamidi dinilai sudah terlalu lama menjabat sebagai Pelaksana Harian Sekda Kepri.
"Sekda punya tugas dan fungsi yang strategis di pemerintahan. Baik dalam pengelolaan anggaran, pembangunan SDM pemerintahan, dan kebijakan," katanya.
Menurutnya, Sekda punya peran strategis sehingga statusnya harus definitif, bukan pelaksana harian karena wewenangnya terbatas.
Dia pun menduga, ada permasalahan di dalam proses penyeleksian Sekda Kepri hingga membuat pemerintah pusat sampai sekarang belum menetapkan satu dari tiga nama yang diusulkan.
"Kalau sudah lama belum juga ditetapkan, berarti ada masalah. Kalau tidak ada masalah, pasti segera ditetapkan," kata dia.
Meski begitu, Jumaga mengaku tidak memiliki kapasitas menanyakan hal tersebut ke Mendagri, Tito Karnavian yang berkunjung ke Kepri, Kamis (13/1).
Namun, persoalan itu sudah ditanyakannya ke Gubernur Kepri yang menjawab soal Sekda definitif masih dalam proses.
"Saya menduga belum ditetapkannya Sekda Kepri sampai sekarang karena tarik ulur kepentingan politik gubernur dan wakilnya," kata Jumaga.
Lebih jauh, dia menjelaskan banyak pihak yang menduga gubernur menginginkan posisi Sekda Kepri diisi oleh Adi Prihantara yang kini menjabat sebagai Sekda Bintan.
Sementara wakil gubernur mengaku tidak ada masalah siapapun yang menjadi Sekda Kepri.
"Selain Adi Prihantara, dua nama lain yang diusulkan menjadi Sekda Kepri adalah Sardison dan Misni. Nama pertama saya rasa cukup matang dan berpengalaman di pemerintahan," kata dia. (ant/*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News