OTT Bupati Penajam Paser Utara Panjang, Demokrat Terancam

GenPI.co - OTT Bupati Penajam Paser Utara berbuntut panjang. Partai Demokrat bisa ikut terancam. 

Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando EMaS menanggapi soal operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud.

Fernando mengatakan, keberhasilan KPK dalam OTT kali ini memang wajib diapresiasi.

BACA JUGA:  Dampak OTT Wali Kota Bekasi, Golkar Sulit Bersinar di Pilpres?

"Namun, saya berharap KPK untuk lebih memaksimalkan pencegahan daripada OTT," kata Fernando kepada GenPI.co, Jumat (14/1).

Fernando menduga praktik KKN memang masih sering terjadi di level kepala daerah.

BACA JUGA:  Tegas, Elkan Baggott Bongkar Kelemahan Timnas Indonesia

Pengamat ini lantas menyoroti mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan untuk bisa menjadi kepala daerah.

"Praktik mahar politik yang harus diserahkan kepada partai politik pengusung menjadi salah satu yang membuat biaya politik untuk mendapatkan posisi kepala daerah menjadi mahal," katanya.

BACA JUGA:  Soal OTT Bupati Penajam Paser Utara, Hinca Demokrat Bilang Begini

Oleh karena itu, Fernando menyebut seharusnya langkah pencegahan lebih diutamakan oleh KPK.

Hal ini demi memberantas praktik-praktik mahar politik yang harus diserahkan calon kepala daerah kepada partai politik pengusungnya.

Fernando meminta KPK mengusut tuntas dugaan korupsi Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud yang mana merupakan kader Demokrat.

"Sebaiknya KPK serius mendalami mengenai adanya dugaan aliran dana kepada Partai Demokrat," katanya.

Fernando mengatakan, kalau memang terbukti Partai Demokrat menerima aliran dana hasil korupsi, partai ini terancam dibubarkan. (*)