Wadas Dikepung Polisi, Moeldoko Ingatkan Warga Hal Penting ini

GenPI.co - Ketegangan yang terjadi antara aparat Polisi dan warga Desa Wadas, Purworejo menui respon banyak pihak, termasuk Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Moeldoko secara tegas mengatakan agar masyarakat tidak terpancing oleh konflik dan melihatnya dengan kacamata terbuka. Apalagi tanah desa tersbeut bakal dijadikan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.

"Semuanya perlu dilihat secara jernih agar tidak bias dari kondisi yang sesungguhnya. Pembangunan pastinya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," ujar Moeldoko dikutip ANTARA, Rabu (9/2).

BACA JUGA:  Mahfud: Situasi Desa Wadas Tenang, Nggak Percaya Silakan Datang

Moeldoko juga menekankan jika ketegangan yang menimbulkan konflik pada Selasa (8/2) tersebut akan dijadikan bahan evaluasi ke depannya.

"Semua akan dievaluasi," tambahnya.

BACA JUGA:  Mahfud MD Sebut Pengukuran Lahan di Desa Wadas Tetap Berlanjut

Sementara itu, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani mengatakan Pemerintah memang sedang melakukan evaluasi terkait pengamanan di tingkat operasional.

"Pengamanan di tingkat operasional sangat berlebihan, perlu evaluasi. Pemerintah tidak menghendaki terjadinya kekerasan," kata Jaleswari.

Seperti diketahui, ketegangan terjadi karena ratusan petugas gabungan dari kepolisian, Satpol PP, dan TNI mendampingi Tim Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Tengah dan Dinas Pertanian Provinsi Jateng melakukan kegiatan pengukuran tanah.

Petugas menghitung tanaman di area yang telah disepakati oleh sebagian warga untuk menjadi lokasi tambang batu andesit. Area yang diukur lebih kurang 114 hektare.

Warga menolak rencana penambangan batu andesit yang akan digunakan untuk pembangunan Bendungan Bener yang menjadi salah satu proyek strategis nasional itu berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.(*) ANT