GenPI.co - Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando EMaS menyoroti Sidang Paripurna DPD yang menyepakati secara kelembagaan akan mengajukan uji materi Presidential Threshold ke Mahkamah Konstitusi.
Fernando mengatakan, pengajuan ini akan jadi babak baru setelah isu Presidential Threshold ini belakangan makin ramai dibahas oleh publik.
"Silakan saja DPD mendaftarkan uji materi terhadap Presidential Threshold ke Mahkamah Konstitusi karena semua warga dapat menggunakan haknya sesuai dengan yang diatur oleh UU," kata Fernando kepada GenPI.co, Sabtu (19/2).
Fernando mengapresiasi alasan DPD mengajukan uji materi karena adanya aspirasi beberapa kelompok dan elemen masyarakat.
Pasalnya, menurut dia, sejumlah pihak memang ada yang merasa keberatan dengan Presidential Threshold 20 persen berdasarkan UU Pilpres tersebut.
"Berhubung DPD tidak memiliki kewenangan membuat dan mengubah UU, maka cara yang lebih memungkinkan dilakukan oleh DPD dalam memperjuangkan aspirasi berbagai pihak ialah melalui uji materi ke Mahkamah Konstitusi," katanya.
Menurutnya, dorongan itu wajar muncul mengingat sudah ada sikap dari DPR yang tidak akan membahas mengenai UU Pilpres, termasuk mengenai ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen.
Jadi, Fernando melihat sudah tepat kalau Sidang Paripurna DPD memutuskan memperjuangkan kepentingan aspirasi mengenai presidential threshold ke MK.
"Walaupun mungkin di balik keputusan tersebut ada kepentingan dari Ketua DPD LaNyalla Mahmud Mattalitti yang berdasarkan informasi juga memiliki keinginan untuk ikut kontestasi Pilpres 2024," katanya.
Seperti diketahui, DPD memutuskan untuk mengajukan judical review ke MK karena menilai makin menguatnya gagasan calon presiden perseorangan.
Selain itu, wacana Presidential Threshold 0 persen juga terus mengemuka belakangan ini di masyarakat.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News