Kebijakan Pemerintah Menuai Kontroversi, Pakar Bilang Begini

GenPI.co - Sejumlah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah akhir-akhir ini banyak menuai kontroversi.

Beberapa kebijakan itu antara lain aturan soal jaminan hari tua (JHT) dan syarat BPJS Kesehatan dalam aturan jual beli tanah.

Terkait hal ini, pakar komunikasi dan politik Emrus Sihombing menyebut kebijakan itu tidak memenuhi keinginan masyarakat.

BACA JUGA:  Emrus Sihombing Tolak Aturan Baru JHT, Tegas Bilang Begini

"Kenapa ada penolakan? Karena memang kebijakan itu tidak didasari oleh kebutuhan masyarakat," kata Emrus kepada GenPI.co, Senin (21/2).

Emrus menegaskan bahwa sebuah kebijakan harus diawali dengan komunikasi yang berupaya untuk memenuhi keinginan masyarakat.

BACA JUGA:  Istri Firli Bahuri Ciptakan Mars KPK, Emrus: Bukankah Luar Biasa?

Menurut Emrus, pemerintah perlu mendengar keinginan dan kebutuhan masyarakat sebelum membuat kebijakan.

"Ini yang tidak ada. Setelah diawali dengan komunikasi, harus dilanjutkan dengan komunikasi, tidak boleh berhenti," kata Emrus.

BACA JUGA:  Emrus Sihombing Siap Debat dengan Pengkritik Mars KPK

Dengan begitu, kata Emrus, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan diterima oleh masyarakat.

"Kalau pesan komunikasi itu memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam hal ini kebijakan, saya kira masyarakat akan menyetujui," kata Emrus.

Seperti diketahui, kebijakan pemerintah soal JHT dan jual beli tanah mendapat kritikan dari banyak pihak.(*)