GenPI.co - Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Saiful Mujani menilai bahwa alasan pemulihan ekonomi sebagai dasar untuk menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya masuk akal.
Namun, Saiful menegaskan alasan tersebut harus bisa dilihat secara objektif dan adil.
“Kita harus melihat ulang prioritas pengeluaran pemerintah itu pada bidang apa, sementara pemilu adalah perintah konstitusi dan sangat fundamental,” ujarnya dalam diskusi “Alasan-Alasan Penundaan Pemilu”, Kamis (3/3).
Saiful mengatakan bahwa keberadaan Indonesia sebagai negara-bangsa yang demokratis mendapatkan legitimasi dari penyelenggaraan dan hasil pemilu.
Meskipun anggaran yang dikeluarkan untuk pemilu mahal, tetapi biaya tersebut digunakan untuk lima tahun ke depan.
“Dalam diskusi terakhir, pemerintah dan KPU menyepakati anggaran pemilu Rp 50 triliun. Walaupun mahal, tetapi itu untuk multiyears,” katanya.
Saiful pun mengkritisi beberapa langkah pemerintah yang menurutnya sempat menghabiskan dana besar, seperti pembelian senjata.
“Masalah keamanan memang penting, tetapi kenapa harus dilakukan di masa pandemi?” ungkapnya.
Selain itu, anggaran besar juga digelontorkan pemerintah untuk pembangunan ibu kota negara (IKN) baru.
Saiful mengaku mendukung pembangunan IKN baru, tetapi akademisi itu mempertanyakan prioritas proyek tersebut untuk dilakukan pada masa pandemi.
“Meskipun prioritas pembangunan IKN dipertanyakan, pada kenyataannya proyek tersebut tetap berjalan padahal itu bukan amanah konstitusi,” paparnya.
Oleh karena itu, Saiful meminta elite partai politik dan kelompok kepentingan untuk memperbaiki argumen dalam menunda pemilu serta memperpanjang masa jabatan presiden.
“Argumen bahwa para pengusaha yang terganggu dengan Pemilu 2024 juga harus dikroscek ulang, karena mereka pun bukan orang kemarin sore yang belum pernah melewati masa pemilu,” tuturnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News