Soal Pemilu 2024, Jokowi Diminta Tegas Tolak Usulan Penundaan

GenPI.co - Pengamat politik sekaligus pendiri lembaga survei Kedai Kopi Hendri Satrio menyoroti soal isu penundaan Pemilu 2024.

Dia mengaku setuju dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Wakil Sekjen PKB Lukman Hakim bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) wajib angkat suara. 

“Pak Jokowi harus mengumumkan bahwa pemilu akan diselenggarakan 14 Februari 2024. Selama belum diumumkan, akan begini terus,” ujarnya kepada GenPI.co, Senin (7/3).

BACA JUGA:  Pemilu 2024 Tak Bisa Ditunda, Mujahid 212: Jokowi Sudah Gagal

Hendri lantas menilai orkestrasi terkait wacana untuk menunda pemilu merupakan hal yang sangat dekat dengan kekuasaan.

Dia lantas memberikan beberapa contoh terkait isu penundaan pemilu yang sebelumnya sempat menghebohkan.

BACA JUGA:  Ada Partai Tolak Penundaan Pemilu 2024, Ini Jawaban Hendri Satrio

Sebelumnya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menyebut dunia usaha menyetujui apabila pemilu ditunda.

“Isu isu norak ini (penundaan pemilu) ini dekat sekali dengan kekuasaan. Pertama kali Menteri Bahlil, ini kan menteri, lingkaran satu istana. Setelah itu muncul dari ketua-ketua umum partai koalisi,” ucapnya.

BACA JUGA:  Penundaan Pemilu: Kedaulatan Ada di Rakyat, Bukan Pengusaha

Bahkan, menurutnya orkestrasi penundaan pemilu tersebut juga semakin dihebohkan dengan media massa yang mengutip pernyataan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Menurut Hendri, Zulkifli Hasan dikabarkan membeberkan penundaan pemilu merupakan keinginan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

“Walaupun sudah dibantah oleh Jubirnya, tapi orkestrasinya memang begitu. Belum lagi ada pula pula PSI yang ingin juga tampil di panggung dengan menyebut amandemen 3 periode,” tuturnya.

“Ini, kan, semua orkestrasinya orang-orang dekat istana,” katanya. (*)