GenPI.co - Politikus Demokrat Andi Arief mengingatkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan soal penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Andi menyindir Jokowi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dari kelompok sipil, apabila dirinya tidak tegas usulan penundaan pemilu.
Sebab, menurut Andi Arief, ancaman bagi Jokowi sangat besar jika mengamini usulan menunda pemilu yang digaungkan oleh Luhut.
"Kalau sipil tak sanggup kelola negara dan politik termasuk kekacauan konstitusi sering jadi pintu masuk kudeta militer," ujar Andi Arief melalui akun Twitter-nya, Sabtu (12/3).
Dia juga mengingatkan Jokowi terkait maksud terselubung Luhut yang menyampaikan hasil olah big data yang menyebut mayoritas pemilih Partai Demokrat, PDI Perjuangan, dan Partai Gerindra, mendukung pemilu ditunda.
"Jika big data faktanya mendukung kudeta militer tentu harus dicegah. Bukan malah menjadi sumber legitimasi," katanya.
Menurut Bappilu DPP Partai Demokrat ini mencontohkan di akhir peridoe kedua Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang ,endapatkan tingkat kepercayaan publik sangat tinggi.
Tetapi, kepercayaan itu tidak lantas membuat SBY terlena dan menyuarakan penambahan masa jabatan.
"Ada baiknya (Luhut) belajar dari Pak SBY yang tegas menolak wacana perpanjangan periodesasi jabatan presiden dikala survei kepuasan publik mencapai 72 persen di periode kedua," jelasnya.
Dengan adanya klaim Luhut itu, Andi juga mengingatkan Presiden Jokowi untuk bisa membebaskan diri dari pengaruh orang-orang sekitarnya yang ingin mengangkangi konstitusi.
"Pak Luhut Pandjaitan sebaiknya menghentikan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Jangan menjerumuskan Presiden Jokowi," pungka Andi Arief. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News