GenPI.co - Penangkapan teroris dokter Sunardi di Sukoharjo oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri masih menimbulkan polemik. Polri disebut telah melanggar hak asasi manusia.
Menanggapi soal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meyakini keputusan yang diambil oleh Densus 88 sudah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.
"Densus 88 sudah melakukan kerjanya sesuai prosedur, dan tentunya telah melawati berbagai pertimbangan," ujar Sahroni dalam keterangan resminya dikutip ANTARA, Jakarta, Selasa (15/3).
Sahroni menilai, angka ancaman terorisme yang menunjukkan tren bertambah di Indonesia memang membuat Densus 88 perlu melakukan langkah tegas dan preventif, terutama bagi terduga tindak terorisme yang telah lama dipantau kegiatannya.
"Selain itu, tersangka juga memang sudah ditetapkan polisi sebagai tersangka teroris, bukan terduga lagi. Jadi memang ada pertimbangan kuat di balik tindakan tersebut," imbuhnya.
Selain itu, dia juga mendukung pemanggilan Densus 88 oleh Komnas HAM untuk meminta keterangan.
Menurut dia, hal tersebut perlu dilakukan agar pihak Densus 88 juga bisa memberikan klarifikasi yang jelas dan terang benderang.
"Terkait pemanggilan oleh Komnas HAM, ini adalah hal yang lumrah dan layak dilakukan, agar Densus 88 juga bisa memberikan klarifikasi dan penjelasan," katanya.
Sahroni meyakini Densus 88 akan kooperatif dalam memberikan keterangan karena penting agar tidak ada spekulasi yang macam-macam terkait kasus yang ditangani Densus 88 saat ini.
Sebelumnya, Tim Densus 88 Antiteror Polri melakukan tindakan tegas terukur terhadap seorang tersangka teroris Sunardi di Jalan Bekonang, Sukoharjo, pada Rabu (8/3), karena melakukan perlawanan secara agresif kepada petugas.(*) ANT
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News