Mayoritas Publik Tolak IKN Nusantara Jika Hal Ini Terjadi

GenPI.co - Mayoritas publik menolak ibu kota negara Nusantara jika pembangunan IKN berdampak pada penundaan pemilu 2024.

Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengumumkan sebanyak 78,5 persen publik menolak gagasan penundaan pemilu dengan alasan pembangunan IKN Nusantara belum selesai.

Direktur Riset SMRC Deni Irvani mengatakan bahwa mayoritas publik masih ingin penyelenggaraan pemilu dilaksanakan pada 2024.

BACA JUGA:  Pakar Pertanyakan Skema Crowdfunding di IKN, Jokowi Habis Ide?

“Alasan masyarakat itu dilandasi bahwa pelaksanaan pemilu harus diselenggarakan sesuai dengan undang-undang,” ujarnya dalam pemaparan hasil survei SMRC, Jumat (1/4).

Menurut Deni, hanya 10,9 persen yang mendukung penundaan pemilu ke 2027 karena alasan pembangunan IKN yang belum selesai.

BACA JUGA:  Usai Temui Jokowi, Kepala Otorita IKN Minta Rakyat Patungan

“Cuma ada 10,6 persen masyarakat memilih tidak tahu atau tidak jawab,” ungkapnya.

Selain terkait pembangunan IKN, masyarakat juga menolak Pemilu 2024 ditunda akibat alasan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi.

BACA JUGA:  Skema Pengalihan Isu Besar-besaran Terkait IKN Terungkap, Simak

Sebanyak 78,9 persen warga mengatakan Pemilu 2024 harus tetap dilaksanakan, meskipun kemungkinan masih terselenggara di tengah pandemi covid-19.

“Hanya sebanyak 11,9 persen publik menilai pemilu harus diundur karena alasan pandemi,” ujarnya.

Sementara itu, sebanyak 79,8 persen warga menginginkan pemilu tetap dilaksanakan pada 2024.

“Sisanya, hanya 11,4 persen masyarakat yang setuju pemilu diundur karena alasan pemulihan ekonomi,” papar Deni.(*)