GenPI.co 
GenPI.co - Direktur center of economics and law (Celios) Bhima Yudhistira buka suara soal proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang diusulkan menggunakan skema urun dana atau crowdfunding.
Bhima menjelaskan konteks urun dana bisa digunakan untuk proyek sosial atau pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
"Kurang pas IKN menggunakan skema crowdfunding," ujar Bhima kepada GenPI.co, Senin (28/3).
BACA JUGA: Istana Presiden dan Wapres Dipisah di IKN, Ini Alasannya
Bhima menyebut IKN merupakan proyek yang sifatnya komersial terutama di kawasan yang ditujukan sebagai perumahan, taman hiburan hingga fasilitas publik penting lainnya.
Apalagi, kalau targetnya masyarakat di Jabodetabek. Mereka sudah berpikir lokasi IKN sangat jauh dan akan menyulitkan dalam proses berbagai administrasi atau layanan pemerintah.
BACA JUGA: Jokowi Tegas, Sebut IKN Bukan Proyek Gagah-Gagahan
"Selain itu, urgensi pembangunan IKN juga masih timbul perdebatan dan penolakan di publik, terlebih ada rencana kenaikan pajak PPN pada April mendatang," ucapnya.
Oleh karena itu, dia mempertanyakan motif urun dana yang diusulkan pemerintah.
BACA JUGA: Kepala BIN Beber Kekuatan IKN Nusantara, Top Banget
Padahal, alternatif pembiayaan selain anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bisa dioptimalkan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
