GenPI.co - Pengamat Politik Zaki Mubarak blak-blakan setuju dengan ucapan Penglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang memperbolehkan keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) jadi prajurit.
Namun, Zaki Mubarak memberikan beberapa catatan terkait hal tersebut.
"Menurut saya, proses dan cara Panglima TNI tidak tepat," jelas Zaki Mubarak kepada GenPI.co, Sabtu (1/4).
Menurutnya, niat baik saja tidak cukup, jika ada prosedur yang dilangkahi.
"Suatu kebijakan publik tidak boleh berdasarkan interpretasi personal," tegas Zaki Mubarak.
Pasalnya, menurut akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta itu, jika baru pemikiran pribadi, sebaiknya jangan terburu-buru diekspose.
"Panglima TNI perlu berkoordinasi dengan Kemendagri dan Kemenkopolhukam," jelas Zaki Mubarak.
Menurut Zaki Mubarak, hal itu agar jelas bagi publik bahwa ketentuan itu adalah kebijakan negara.
"Juga untuk memastikan sinkronisasi dengan regulasi atau aturan-aturan hukum lain, jadi tidak ada tabrakan," ungkap Zaki Mubarak.
Seperti diketahui, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengubah aturan seleksi penerimaan calon prajuritnya.
Dirinya membolehkan keturunan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk mendaftar sebagai calon prajurit TNI.
Hal tersebut disampaikan saat rapat penerimaan Taruna Akademi TNI, Perwira Prajurit Karier TNI, Bintara Prajurit Karier TNI, dan Tamtama Prajurit Kariet TNI Tahun Anggaran 2022.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News