GenPI.co - Pengamat Komunikasi dan Politik Jamiluddin Ritonga menyoroti para menteri di Kabinet Indonesia Maju yang buka suara soal dukungan Apdesi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjabat tiga periode.
Para menteri itu yakni mensesneg, menseskab, KSP, hingga mendagri yang kompak membantah adanya deklarasi dukungan dan membiayai acara Apdesi.
Bantahan itu disampaikan para menteri Jokowi saat dicecar oleh DPR RI.
"Bantahan pembantu presiden di Komisi II terkait mendanai wacana penundaan pemilu dan presiden tiga periode tentu masuk akal," ujar Jamiluddin kepada GenPI.co, Rabu (6/4).
Menurut Jamiluddin, semua pembantu presiden di istana akan terus membantahnya. Sebab, sejak awal mereka telah membantah terlibat dalam wacana tersebut.
"Oleh karena itu, istana harus steril dari wacana penundaan pemilu dan presiden tiga periode," lanjutnya.
Akademisi Universitas Esa Unggul itu juga menyebut wacana tersebut sudah diatur agar terlihat seperti bersumber dari rakyat.
"Wacana tersebut harus dikondisikan seolah-olah semuanya murni aspirasi dari berbagai elemen rakyat," tuturnya.
Dengan settingan seperti itu, lanjut Jamiluddin, para pejabat pemerintah akan aman berlindung di balik “demokrasi”.
"Alibi seperti itulah yang akan terus dimainkan untuk mengegolkan penundaan pemilu atau presiden tiga periode," jelasnya.
Selanjutnya, bola panas akan diterima MPR RI dengan dalih tugasnya menindaklanjuti aspirasi rakyat.
"Semoga MPR RI tidak masuk angin dan berdalih amandemen harus dilakukan karena kehendak rakyat. Kita tunggu komitmen dan konsistensi MPR RI," ucapnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News