GenPI.co - Presiden Jokowi melarang menteri-menterinya untuk berbicara soal penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Hal itu pun mendapat respons dari banyak pihak, salah satunya pengamat komunikasi politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Nyarwi Ahmad.
"Saya kira larangan itu tepat," ujar Nyarwi di Yogyakarta, Kamis (7/4).
Tentu bukan tanpa alasan Nyarwi menyebut perintah Jokowi itu sudah tepat.
Pasalnya, isu tersebut justru berasal dari kalangan elite, menteri, atau petinggi partai politik.
Di sisi lain, Nyarwi menilai bahwa isu presiden 3 periode sudah tidak tepat lagi dan mengarah pada situasi kontraproduktif.
Oleh karena itu, menurut Nyarwi, diperlukan penghentian polemik yang kurang menyentuh pada pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat saat ini.
"Rakyat tengah dihadapkan dengan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng, serta kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya," kata Nyarwi.
Nyarwi mengakui bahwa diskursus tersebut sebenarnya wajar dalam sebuah negara demokrasi.
Namun, ada persoalan-persoalan publik lain yang lebih penting dan memerlukan penyelesaian.
"Bukan soal presiden tiga periode, melainkan bagaimana mengantisipasi soal minyak goreng, kenaikan tarif tol, BBM, dan lain-lain," kata Nyarwi. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News