GenPI.co - Presiden Jokowi bakal lantik anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terpilih pada Selasa (12/4).
Hal itu pun mendapat respons dari banvak pihak, salah satunya Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi Izza Zain.
Izza mengatakan, pelantikan anggota KPU dan Bawaslu diharapkan jadi momentum keseriusan pemerintah dalam mempersiapkan Pemilu 2024.
Dia menegaskan bahwa isu penundaan pemilu maupun jabatan tiga periode memang mesti ditolak dengan sebuah bukti nyata.
"Pemerintah harus memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang tahapannya dimulai 14 Juni 2022 berjalan," ujar Izza kepada GenPI.co, Senin (11/4).
Izza berharap, usai pelantikan anggota KPU dan Bawaslu, pemerintah bisa segera merumuskan dan menyiapkan anggaran Pemilu 2024.
Selain itu, Izza menyebut para pihak terkait harus menginisiasi forum Rapat Dengar Pendapat.
"Untuk memastikan segala persiapan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 berjalan sebelum reses DPR RI pada 15 April 2022," jelasnya.
Izza mengaku menyesalkan sejumlah pihak yang membangun opini penundaan pemilu dan jabatan presiden tiga periode.
Menurutnya, kedua isu tersebut sangat tidak sesuai amanat konstitusi dan semangat reformasi.
"Upaya pembenaran melalui amendemen pun tidak bisa dibenarkan," kata Izza.
Menurut Izza, perubahan konstitusi harusnya dilakukan dalam rangka pembatasan kekuasaan negara dan menguatkan perlindungan HAM.
Izza mengatakan, jika di luar dua argumentasi tersebut, perubahan konstitusi tidak layak dilakukan.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News