Luhut Tolak Beberkan Big Data, Pengamat Sebut Masalah Moral

GenPI.co - Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul mengatakan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan bermasalah dalam hal etika dan moral.

Dirinya mengatakan hal tersebut untuk merespons sikap Luhut yang tak ingin membuka isi dari big data yang dia miliki soal penundaan Pemilu 2024.

“Ya, saya kira ini hanya masalah etika dan moral saja, kalau dia menolak membuka,” ujar Adib kepada GenPI.co, Minggu (17/4).

BACA JUGA:  Masinton Ogah Minta Maaf ke Luhut, Meski Langit Runtuh

Adib juga mengaku bingung dengan maksud dan tujuan Luhut sebenarnya saat mengeklaim ada 110 juta pengguna media sosial yang ingin pemilu ditunda.

Menurut Adib, kekacauan yang terjadi selama ini akan menurun apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil tindakan keras dengan memecat menterinya.

BACA JUGA:  Luhut Punya Hak Tidak Membuka Big Data, kata Politikus Gerindra

“Stabilitas politik tensinya menurun dan polemik segera berakhir kalau presiden melakukan reshuffle kabinet,” kata dia.

Selain itu, Adib juga membeberkan menteri yang pantas untuk dicopot, di antaranya yakni Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

BACA JUGA:  Jokowi Harus Desak Luhut Buka Big Data, Kata Ray Rangkuti

“Selain itu, presiden juga harus mencopot menteri-menteri yang dirasa gagal menjalankan amanah,” ujat Adib.

Dirinya mengaku miris lantaran Presiden Jokowi menjadi sasaran kemarahan rakyat akibat wacana presiden 3 periode yang digaungkan Luhut dan Bahlil. 

“Jokowi jadi jauh dari lingkaran koalisinya sendiri yang menolak 3 periode, terutama PDIP,” pungkas Adib. (*)