GenPI.co - Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menilai big data yang disampaikan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan bohong.
Hal itu disampaikan Anthony merespons pernyataan Luhut yang menolak membuka big data terkait penundaan Pemilu 2024.
Seperti diketahui, Luhut mengeklaim mempunyai big data suara 110 juta pengguna media sosial yang ingin Pemilu 2024 ditunda.
"Bohong (big data, red). Tidak sama dengan demokrasi," ujar Anthony kepada GenPI.co, Senin (18/4).
Adapun Luhut menyatakan bahwa dirinya punya hak untuk tidak membagikan big data yang telah disampaikannya.
Anthony pun sangat menyesalkan sikap Luhut yang menolak membuka big data terkait penundaan Pemilu 2024.
Hal itu, kata Anthony menunjukkan bahwa Luhut belum mengerti peran sebagai pejabat publik.
"Luhut sudah gagal paham. Sebagai pejabat publik, dia wajib membuka big data dan disampaikan," kata Anthony.
Sikap Luhut itu kata Anthony bisa menimbulkan kegaduhan politik di tengah-tengah masyarakat.
"Penundaan pemilu bertentangan dengan konstitusi," kata Anthony. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News