Kebijakan Jokowi akan Berumur Pendek, Ujar Petani Sawit

GenPI.co - Presiden Joko Widodo alias Jokowi melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya, seperti crude palm oil (CPO).

Terkait hal ini, Ketua Umum Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia Andi Muhamadyah menilai kebijakan itu tak akan berlaku lama.

Sebab, kebijakan itu berdampak pada penurunan harga domestik dan mendorong kenaikan harga di pasar lain, seperti Malaysia.

BACA JUGA:  Larangan Ekspor Sawit, RI Akan Kelebihan Pasokan 32 Juta Ton

“Larangan tersebut kemungkinan akan berumur pendek karena akan berdampak negatif terhadap profitabilitas produsen sawit di Indonesia,” kata Andi saat dikonfirmasi, Selasa (3/5).

Kebijakan itu kata Andi juga akan menyebabkan penurunan mata pencaharian puluhan juta pekerja di sektor sawit

BACA JUGA:  Larangan Ekspor RI Bikin Gejolak, Harga Sawit Mulai Naik Lagi

Larangan ekspor itu juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah-daerah industri sawit. 

“Jadi percaya, larangan ekspor CPO oleh Jokowi cuma seumur cuti bersama Lebaran,” jelasnya. 

BACA JUGA:  Jokowi Tidak Akan Pergi Menemui Megawati, Kata Rocky Gerung 

Andi mengatakan, kebijakan tersebut tidak akan menurunkan harga minyak goreng.

“Tidak akan memberikan dampak yang signifikan untuk menurunkan harga minyak goreng kemasan maupun curah,” katanya.

Dia menambahkan, kenaikan minyak goreng sudah dibantu oleh pemerintah melalui bantuan langsung tunai (BLT).

"Apakah harga BBM turun sekalipun harga Crude oil turun? Kan, tidak membuat harga BBM turun,” katanya.

Seperti diketahui, Jokowi melarang ekspor CPO per 28 April 2022 sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Jokowi menegaskan akan terus memantau kebijakan tersebut sampai ketersediaan minyak goreng dalam negeri melimpah dan harganya terjangkau. (*)