GenPI.co - Anggota DPR RI Anwar Hafid menegaskan bahwa pergantian gorden rumah dinas anggota DPR tidak tepat dilakukan saat ini.
"Waktunya tidak tepat. Rasanya tidak elok mempertontonkan ini di saat rakyat sedang susah," katanya di Jakarta, Rabu (11/5/2022).
Menurut dia, pengadaan tender gorden rumah dinas anggota DPR sangat bertolak belakang dengan kondisi masyarakat saat ini. Apalagi, masyarakat tengah menghadapi kesulitan ekonomi akibat dampak pandemi covid-19.
"Ini sangat kontraproduktif, gorden ini kan cuma aksesori. Saya secara pribadi menolak pengadaan gorden. Sudahlah, sekarang gorden yang ada di-laundry saja," saran politikus Partai Demokrat itu.
Dia mengatakan arahan dari Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) agar seluruh kadernya di struktural partai maupun kader yang diberikan amanah menjadi dewan senantiasa 'berkoalisi dengan rakyat'.
"Ketum kami, AHY, sejak awal mengarahkan mengenai koalisi dengan rakyat yang diusung Partai Demokrat. Bahwa seluruh kader harus senantiasa mendengarkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Dahulukan kepentingan rakyat," jelasnya.
Mantan Bupati Morowali dua periode itu menambahkan, kritik yang dilayangkan kepada AHY karena Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso adalah kader Demokrat juga dirasa kurang tepat.
Pasalnya, pengambilan keputusan pada alat kelengkapan dewan (AKD) BURT itu bersifat kolektif kolegial.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menjelaskan kronologi pengadaan gorden, vitrase, dan blind untuk Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI di Kalibata dan Ulujami, yang tendernya dimulai pada 8 Maret 2022.
“Tender pekerjaan gorden dan blind DPR Tahun Anggaran 2022 dimulai pada tanggal 8 Maret 2022 dengan nilai HPS (harga perkiraan sendiri) Rp45.767.446.332.84 (Rp45,7 miliar),” kata Indra dalam keterangannya di Jakarta, Senin (9/5/2022). (antara)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News