GenPI.co - Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy Satyo Purwanto menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak cakap memilih menteri.
Menurut Satyo, hal tersebut terlihat dari reshuffle Kabinet Indonesia Maju pada Rabu (15/6).
Dalam reshuffle kabinet terbaru, Jokowi menunjuk Ketum PAN Zulkifli Hasan sebagai menteri perdagangan, menggantikan M. Lutfi.
"Ya, siapa pun bisa jadi menteri jika Presiden Jokowi menilai yang sebelumnya tidak tepat kalau begitu" ujar Satyo kepada GenPI.co, Senin (20/5).
Padahal, menurut Satyo, perdagangan merupakan permasalahan yang berat dan tak kunjung rampung.
"Sebab, di situ ada kartel, oligopoli, dan praktek mafia, apalagi ada tangan oligarki di dalam sendi-sendi kekuasaan pembuat kebijakan," ucapnya.
Satyo pun menilai reshuffle kabinet hanya mempertegas rumor distribusi kekuasaan dalam pembentukan kabinet.
"Mereka berkontribusi dalam mengamankan kekuasaan Jokowi. Sebagai contoh, masuknya Ketum PAN Zulkifli Hasan sebagai menteri," kata dia.
Satyo juga menilai bergabungnya Zulkifli Hasan bukan didasari kebutuhan kemajuan perdagangan Indonesia.
"Sulit bagi dia, Zulkifli Hasan harus memiliki visi memajukan pendapatan negara dalam sektor perdagangan," ujar Satyo.
Menurutnya, pembagian tugas untuk Zulkifli Hasan dalam menangani minyak goreng akan terasa sulit.
"Kan, Jokowi pernah memberikan tugas khusus ke Menteri Marinir dan Investasi Luhur Bisar Pandjaitan, semua makin ribet," pungkas Satyo. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News